KUALA PEMBUANG, HALODAYAK.COM – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Bejo Riyanto menyebutkan, bahwa pengelolaan perikanan di Kabupaten Seruyan saat ini masih terkendala dari segi regulasi atau aturan. “Khususnya untuk perikanan perikanan laut. Karena wilayah 0-12 mil laut itu sudah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi (pemprov),” katanya, Minggu (11/4/2023).
Hal ini tentunya membuat daerah kesulitan untuk mengelola hasil laut. Dan pada akhirnya, kondisi ini merugikan daerah itu sendiri. Padahal menurutnya, Kabupaten Seruyan khususnya untuk wilayah dalam Kota Kuala Pembuang dan sekitarnya sebagian besar nelayannya adalah nelayan laut. “Di daerah kita inikan banyak nelayan lautnya, karena memang di daerah pesisir,” ujarnya.
Akibat adanya regulasi tersebut, maka kabupaten hanya bisa mengelola sektor perikanan darat dan budidaya. “Jelas merugikan, karena permintaan nelayan itu seakan dibatasi. Kita juga kesulitan, entah itu untuk melakukan pengawasan, apalagi sampai mengelola. Inilah yang juga jadi kendala kita selama ini,” jelasnya.
Sementara itu, jika dari segi potensi hasil perikanan laut, tidak diragukan lagi jika Kabupaten Seruyan memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Rfi/Hdk
