PALANGKA RAYA, HALODAYAK.COM – Wakil Gubernur sekaligus Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 3 Edy Pratowo akhirnya memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalteng. Panggilan ini terkait laporan dugaan penyalahgunaan wewenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Edy tiba di kantor Bawaslu pada Senin malam (7/10/2024) sekitar pukul 20.20 WIB. Setelah lebih dari lima jam memberikan klarifikasi, ia baru keluar pada pukul 02.00 WIB dini hari.
Edy menjelaskan, program pasar murah yang dilaksanakan pemerintah adalah bagian dari upaya pengendalian inflasi yang telah berlangsung selama beberapa tahun, bukan untuk kepentingan politik.
“Itu sudah jadi program rutin untuk pengendalian inflasi, bukan hal baru menjelang Pilkada,” tegas Edy.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalteng Nurhalina menjelaskan, Edy Pratowo adalah salah satu dari 14 terlapor dalam dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
“Kami sudah memanggil 8 terlapor untuk klarifikasi, termasuk Edy Pratowo, dan akan memanggil yang lain segera,” ungkapnya.
Laporan ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penyaluran dana bantuan sosial sebesar Rp 219,9 miliar untuk ratusan ribu penerima manfaat di Kalteng. Program ini diduga menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk bantuan sosial non-tunai dan barang yang diberikan kepada siswa, serta program TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) untuk mahasiswa.
Sementara itu, pelapor berharap Bawaslu Kalteng segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan rekomendasi sesuai hasil pemeriksaan, termasuk jika ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.
Kasus ini pun kian menyita perhatian publik, terlebih karena melibatkan beberapa pejabat penting lainnya seperti Agustiar Sabran, Calon Bupati Kapuas Alfian Mawardi, dan Calon Bupati Kotawaringin Barat Rahmat Hidayat. (Uni/Vgs)
